Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad. Foto: Munchen/nr

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit investigasi terhadap kejadian yang menimpa Bank Syariah Indonesia (BSI). Terutama terkait dengan layanan digital untuk transaksi. Ia mengatakan, serangan siber tersebut  berpotensi merugikan nasabah dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan nasabah terhadap perbankan nasional.

"Kita minta juga OJK melakukan audit investigasi dengan memeriksa alokasi anggaran pembangunan sistem IT. Apakah sudah dilakukan secara benar-benar dengan kualitas yang baik, dengan SDM yang memadai, sehingga ada jaminan untuk layanan kepada nasabah," kata Kamrussamad kepada wartawan, Rabu (17/5/2023).

Selain itu, ia meminta kepada Kementerian BUMN untuk mengevaluasi kinerja direksi BSI, yang dinilai gagal dalam memberikan jaminan keamanan layanan digital. Karena selain merugikan nasabah, kasus tersebut juga berpotensi mempengaruhi perekonomian nasional. 

"Karena tentu ada banyak pelaku usaha yang menggunakan BSI sebagai fungsi intermediasi dalam bertransaksi di berbagai sektor bisnis dan usaha," ujar Politisi dari Fraksi Gerindra itu.

Oleh karena itu, kata Kamrussamad, BSI harus terbuka dalam menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi terhadap sistem layanan mereka, dan segera mencari solusi untuk menyelesaikan serangan siber tersebut.

"Jangan sampai terjadi transaksi jual beli, artinya memenuhi permintaan hacker, tetapi tidak memperbaiki fundamental sistem layanan. Itu yang berbahaya sekali, sehingga mudah untuk terjadi lagi di masa-masa yang akan datang," pungkasnya. (ann/aha)